Berita

Beranda / Berita

Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Tapin Bahas Properti Investasi dan Pra Penyusunan LKPD 2025


24 September 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Berita

Image

RANTAU,– Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terkait Properti Investasi serta Kegiatan Pra Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025, bertempat di Aurora Ballroom Hotel Aeris, Banjarbaru, Jumat (19/9/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Tapin, bendahara, serta pejabat penatausahaan keuangan. Tujuan utama sosialisasi adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan kebijakan akuntansi, khususnya dalam pengelolaan properti investasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kepala BPKAD Tapin Haris Fadhilah, SE, MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengelolaan akuntansi pemerintah daerah memerlukan konsistensi, akurasi, serta transparansi agar LKPD dapat disusun secara tepat waktu, akuntabel, dan sesuai standar yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh perangkat daerah mampu menyusun laporan keuangan yang lebih berkualitas dan sesuai dengan aturan. Properti investasi sebagai bagian dari aset daerah harus tercatat dengan baik agar mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sebenarnya,” ujarnya.



Selain membahas kebijakan akuntansi terbaru, kegiatan juga menjadi forum teknis dalam pra penyusunan LKPD Tahun 2025, sehingga setiap OPD memiliki persepsi dan langkah yang sama dalam menyiapkan laporan keuangan sejak awal.

Sesi sosialisasi menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Materi yang disampaikan mencakup tata cara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi, serta strategi penyusunan LKPD yang efektif.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Kabupaten Tapin dapat mempertahankan kualitas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang selama ini diraih, sekaligus meningkatkan tata kelola keuangan daerah menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Loading...